HAK MENGUASAI NEGARA (yang menggila)

Posted: Februari 12, 2011 in HUKUM (tugas kul)

A. Hak Menguasai Negara

Kata menguasai atau penguasaan oleh negara terletak didalam Pasal 33 UUD 1945 dan tidak dapat ditafsirkan secara khusus didalam penjelasanya. oleh karena itu, kata penguasaan jika kita tafsirkan secara etimologis adalah : “proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan”[1]. Jadi penguasaan adalah suatu tindakan yang mencakup dari segi proses sampai cara menguasainya. Dengan kata lain bahwa penguasaan oleh negara adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara untuk menguasai atau mengusahakan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan.

Sedangkan dalam hal penguasaan negara atas bahan galian atau bahan pertambangan mempunyai makna : “negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat diwilayah hukum pertambangan Indonesia”[2] . Pengertian ini searah dengan apa yang tercakup didalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Pada dasarnya hak merupakan suatu yang abstrak, jika melihat pendapat dari Lawrance M. Friedman[3] “ sebuah hak adalah  adalah sebuah klaim atas sebuah barang yang, paling tidak dalam teorinya, atau secara etika, pasokannya tidak terbatas jumlahnya” Sedangkan, pengertian hak menurut Satjipto Rahardjo :

“hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentinganya tersebut. Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terstruktur, dalam arti, ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak.”[4]

Jika dilihat dari pengertian hak tersebut, maka dapat kita katakan bahwa hak menguasai negara adalah pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya.

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

1.    Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2.    Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.

3.    Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.[5]

 

Pengertian dari hak menguasai negara yang lain adalah “ hak yang hanya dimiliki oleh negara, sehingga urusan agraria dipahami sebagai urusan pemerintah pusat, walaupun  pelaksannannya dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah swatantra atau masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional“[6]. Selain itu, pengertian hak menguasai negara yang lain adalah “ hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat“[7]. Dimana untuk kekuasaan tertinggi negara mempunyai hak[8]:

1.    Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.

2.    Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas ( bagaian dari ) bumi, air, dan ruang angkasa itu.

3.    Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angakasa.

 

Hak menguasi negara dipandang mempunyai beberapa persoalan, dimana konsep hak menguasai negara yang konon diangkat dari hukum adat yaitu hak ulayat yang menggambarkan kehendak yang kuat dan berakar dari hukum asli indonesia[9],  dianggap mencerminkan dominasi dari negara atas hak individual yang tdika sesuai dengan nilai-nilai demokrasi[10]. Selain itu, persoalan-persoalan lain yang timbul ialah,  “ Pertama hak menguasai negara ini, tidak diperintahkan oleh UUD 1945 untuk diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu tidak diketahui secara jelas bagaimana kedudukan, sifat, isi serta tempatnya dalam tata hukum ( pertanahan )Indonesia”[11].  Sehingga dalam hubungannya dengan kepentingan individu, mutlak dibatasi guna mengantisipasi keganasan hak menguasai negara guna terhadap kepentingan dari individu[12]. Persoalan yang Kedua, adalah mengenai kedudukan hak masyarakat hukum dan hak tradisional yang telah dijamin oleh pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dengan hak menguasai negara yang telah diatur dalam pasal 33 ( 3 ) dalam undang-undang yang sama[13].

Kedudukan hak menguasai negara juga tetap begitu penting dan menduduki posisi sentral, kedudukannya sama sebagaimana kedudukan hak milik dalam sistem hukum perdata, walaupun seperti yang telah disebutkan bahwa tidak diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.[14]

 

 

B. Nilai-Nilai Hak Penguasaan Negara Menurut Pasal 33 UUD 1945

Secara konstitusional bahwa Hak Penguasaan Negara berada pada Pasal 33 UUD 1945, dimana “ pasal ini menjadi landasan berlakunya hak menguasai negara dan hak negara untuk menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”[15]. Oleh karena itu, kita harus mengetahui pengertian konstitusi terlebih dahulu sebelum lebih jauh membahas tentang esensi dari Pasal 33 tersebut.

Pada hakekatnya konstitusi adalah suatu hukum dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lain[16]. Menurut Steenbek materi suatu konstistusi pada umumnya meliputi[17] :

1.      Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara

2.      Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara secara fundamental

3.      Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Yang diinginkan dalam pengertian ini adalah keberlangsungan sistem triaspolitika termaktub didalam suatu konstitusi dan sejalan dengan pengakuan atas hak asasi manusia.

Yusril Ihza Mahendra mengibaratkan bahwa konstitusi adalah “ kira-kira menyerupai kedudukan kitab suci bagi pemeluk agama”[18]. Namun bukan berarti pengertiannya sama dengan kitab suci pemeluk agama yang diyakini oleh pemeluknya sebagai sarana dalam hubungan transedentalnya dengan Tuhan.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Kegiatan perekonomian ini harus memperhatikan kesejaheraan masyarakat sehingga penyusun UUD menempatkan pasal ini dibawah judul Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu,  Pasal 33 UUD 1945 sering disebut sebagai dasar yang mengatur tentang hak menguasai atau penguasaan oleh negara, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan, berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Seperti yang di ungkapkan Bagir Manan,  “ Upaya  memahami Pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial”.[19]

Dasar-dasar pemikiran yang melandasi Pasal 33 UUD 1945 adalah pokok pikiran tentang idiologi perekonomian Indonesia merdeka yang di rumuskan oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai Moh. Hatta, menghasilkan rumusan bahwa “ Orang Indonesia hidup tolong menolong”[20].

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka menut Abrar Saleng ada  beberapa pokok pikiran yang terkandung di dalam pelaksanaan kepentingan pertambangan[21] :

1.      Perekonomian Indonesia berdasarkan pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama, dilaksanakan dalam bentukkoperasi

2.      Perusahaan besar mesti dibawah kekuasaan Pemerintah.

3.      perusahaan besar berbentuk korporasi diawasi dan penyertaa modal Pemerintah.

4.      tanah dibawah kekuasaan negara

5.      perusahaan tambang alam bentuk usaha negara dapat diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah.

 

Keberadaan pasal 33 UUD 1945 sangat diharapkan untuk “penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuaran rakyat, dilengkapi dengan ketentuan faktor-faktor produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, menjadikan negara pemain dominan dalam sektor ekonomi”[22]. Namun, ketika negara tidak mampu meningkatkan perekonomian dan selanjutnya bergandengan tangan dengan para investor asing, maka sesungguhnya telah terjadi perubahan secar subtantif dari isi pasal ini, “negara dan para pemodal menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuaran rakyat, dilengkapi dengan ketentuan faktor-faktor produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak”[23]

Dari uraian diatas, maka kita mdapat dengan mengetahui bahwa ada unsur keadilan dalam sudut pandang Hobbes dengan adanya penguasaan oleh negara. Menurut beliau, tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi daripada hukum positive[24]. Jika dikaitkan lebih jauh dengan teori keadilannya Hobbes dengan Hak menguasai negara terhadap pertambangan yang tercantum pada pasal 33 tersebut, maka akan semakin jelas titik tautnya pada suatu konsep belaiu “ Untuk tercapainya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, orang-orang harus menyerahkan kebanyakan hak-hak alamiahnya kepa[25]da suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara”.

 

C. Nilai-Nilai Hak Menguasai Negara Menurut UUPA

Hak penguasaan Negara atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berkut :

1)      Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.

2)      Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) ini memberi wewenang untuk :

a.       mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b.      menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara oarang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c.       menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

3)      Wewenang yang bersumber pada Hak menguasai dari Negara pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

4)      Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, swekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah.

 

Berdasarkan Pasal 2 UUPA diatas, Boedi Harsono mengartikan Hak menguasai dari negara  sebagai “sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia.”[26]

Berbeda dengan Iman Soetikno yang memberikan pengertian Hak menguasai dari Negara dapat dibagi menjadi : hak menguasai aktif dan Hak menguasai pasif, dimana hak menguasi pasif adalah “hak menguasi dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan bersifat pasif”[27], maksudnya adalah bahwa diatas tanah telah ada hak-hak perorangan ataupun keluarga, maupun hak-hak yang lainnya.

Sedangkan hak menguasai hak yang lain. Aktif adalah “hak menguasi dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan … , apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan.”[28]

Hak menguasai dari negara atas tanah yang tidak dipunyai oleh perorangan atau keluarga dengan hak apapun, dan masih belum dibuka juga dapat digolongkan sebagai hak penguasaan bersifat aktif[29].Dengan kata lain, apabila negara memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan rakyat, maka dapat digunakan dengan memperhatikan hak ulayat di daerah tersebut.

Ada batasan-batasan penting yang harus diingat oleh Negara didalam menggunaan hak menguasi dari Negara tersebut, Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal:

1.    Pembatasan oleh UUD 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Peraturan yang biasa terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut.

2.    Pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan [30]

Dengan adanya batasan tersebut, ingin dicapai sebuah perasaan adil bagi masyarakat agar tidak memandang negara sebagi sebuah diktator yang buruk rupa. Sehinnga, selain pembatasan tersebut, UUPA juga terasa unsur keadilan liberalnya dengan terdapat berbagai macam hak yang terkandung didalamnya bagi pribadi atau persoon. Dimana menurut pandangan keadilan liberal yang dikemukakan oleh Samuel Pufendrof adalah[31] “ cita keadilan bermaksud mengatur tindakan-tindakan manusia da masyarakat untuk menyusun dan memelihara suatu ketertiban rasional didalmnya terwujud sifat dasar manusia dan tercapai tujuan-tujuan berupa keamanan, ketenangan, dan kebebasan”.


[1] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op.cit, hal. 533.

[2] Abrar Seleng , op.cit, hal. 21.

[3] Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum perspektif ilmu sosial, (Penerbit Nusa Media, cetakan kedua, Bandung) hal.299.

[4] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,( PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima, 2000,Bandung), hal. 53.

[5] Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara, (Mandar Maju, 1995, Bandung), hal.  12.

[6] Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. dan Dr. Yanis Maladi, SH.,MH.,Politik Hukum Agraria , (Mahkota Kata, cetakan pertama, 2009), hal 141

[7] Ibid., hal. 176.

[8] Ibid., hal 178.

[9] Ibid.,hal 66

[10] Ibid.,hal 68

[11] Ibid.,hal 4.

[12] Ibid.

[13] Ibid.,hal 5.

[14] Ibid.,hal 177.

[15] Ibid.,hal 4.

[16] Moh. Kusnardi, SH dkk.,Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Pusat Studi Huku Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan keempat,1981,jakarta), hal. 75.

[17] Sri Soemantri M, Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi,( Alumni, Cetakan keempat,1987,Bandung), hal. 51.

[18] Yusril Ihza Mahendra, Kelembagaan Negara Dalam Teori dan Praktek,( CIDES, 1996,Jakarat), hal. 235.

[19] Bagir Manan, op.cit, hal. 55.

[20] Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, ,( UII Press, cetakan kedua, 2007,Jogjakarta), hal. 28.

[21] Ibid, hal. 28-30.

[22] Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. dan Dr. Yanis Maladi, SH.,MH. Op. Cit., hal 67

[23] Ibid., hal/ 67-68.

[24] Anang Husni, Op Cit.hal. 16

[25] Ibid. Hal 17

[26] Boedi Harsono, Hukum Agraia Indonesia, (Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh,2005,Jakarta), hal. 268.

[27] Iman Soetikno, Politik Agraia Nasional, (Gadjah Mada Univcersity press, cetakan ketiga,1990,Yogyakarta), hal 53.

[28] Ibid.

[29] Ibid, hal. 54.

[30] AP. Parlindungan, 1991, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, ( Mandar Maju, Bandung). hal. 40.

[31] Anang Husni, Op Cit.hal. 16

About these ads
Komentar
  1. Ridho Adrian P mengatakan:

    Hak menguasai negara tidak sesederhana normatif nya karena yg lebih besar dari itu adalah persoalan perspektif pandangan pemerintah dalam menetapkan dan mendesain semua kewenangannya. Ingat bahwa aturan dsb adalah buah ide dari pemikiran penguasa. Latar belakang kelas tidak akan pernah lepas dari sebuah analisis…setidaknya sampai saat ini..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s